Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta, Indonesia

Pernikahan di Indonesia

Menurut hukum Belanda pernikahan adalah sah jika sudah dilakukan di depan pejabat Catatan Sipil. Apakah Anda setelah itu masih akan melakukan pernikahan menurut agama adalah pilihan bebas. Urutan ini tak bisa diubah. Di Indonesia berlaku sebaliknya. Pernikahan tidak mungkin didaftar di Catatan Sipil jika sebelumnya tidak ada pernikahan menurut agama. (Ps. 2 UU Pernikahan tahun 1974)

Pernikahan antara warga negara Belanda dan warga negara Indonesia

Di Indonesia ada 6 agama yang diakui yaitu Islam, Katolik, Budha, Konghucu dan Hindu.

Orang yang berlainan agama tidak diizinkan menikah. Jadi harus ada persetujuan kedua pihak yang bermaksud kawin mengenai agama mana yang akan diikuti.Jika ada orang asing yang tidak beragama ingin menikah dengan seorang warga negara Indonesia maka pihak asing diharapkan mengikuti agama pihak Indonesia.

Pernikahan Islam yang sah dilakukan di Kantor Urusan Agama (K.U.A) pernikahan menurut agama dilakukan dan dicatatkan disini.

Untuk agama-agama yang lain pernikahan sah dilakukan di hadapan pejabat Catatan Sipil. Baik upacara keagamaan maupun pencatatan resmi dilakukan di gereja, vihara, pura atau kelenteng.

Umumnya rencana pernikahan harus diberitahukan kepada KUA dan pegawai Catatan Sipil 15 hari sebelum tanggal pernikahan.

Catatan Sipil (K.U.A/Catatan Sipil) akan a.l. akan minta surat keterangan rencana menikah.

Agar dapat mengeluarkan surat keterangan rencana menikah Kedutaan Besar di Jakarta atau konsulat (di Kuta, Medan atau Surabaya) membutuhkan dokumen-dokumen berikut:

A. Dokumen-dokumen pihak Belanda

  • fotokopi halaman(- halaman) paspor yang mencantumkan data pribadi;
  • kutipan asli (dan fotokopi) dari register kelahiran yang dikeluarkan tidak lebih dari 3 bulan yg lalu atau;
  • bagi orang Belanda yang lahir di luar negeri, akte kelahiran luar negeri yang asli (dan fotokopi). Akte ini harus telah dilegalisasi oleh pihak berwenang negara kelahiran dan oleh Kedutaan Besar (bagi orang Belanda yang lahir di Indonesia: klik disini untuk legalisasi akte);
  • kutipan asli (dan fotokopi) dari register penduduk kotamadya (GBA), yg menjelaskan status sipil (belum nikah, cerai, janda dsb.). Kutipan ini harus dikeluarkan tidak lebih dari 3 bulan yang lalu.;
  • dalam hal satu atau kedua pihak berstatus cerai: akte perceraian asli dan bukti pencatatan perceraian di Catatan Sipil di kota tempat pernikahan dilangsungkan (dan fotokopi kedua dokumen ini);
  • bagi yang masih di bawah umur juga diperlukan surat persetujuan dat orang tua atau wali.

Dokumen-dokumen tersebut di atas (kecuali fotokopi paspor Belanda) dapat diganti dengan yang disebut Verklaring van Huwelijksbevoegdheid (Keterangan bebas untuk menikah). Keterangan ini dapat diminta di kantor kotamadya di Negeri Belanda. Untuk informasi lebih lengkap silakan hubungi kantor kotamadya bersangkutan.

N.B.: Dari pengalaman diketahui bahwa di Indonesia nyaris selalu diminta pula terjemahan dari “kutipan internasional” (yang dikeluarkan oleh pegawai Catatan Sipil Belanda). Legalisasi dokumen-dokumen tersebut di atas oleh Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag tidak perlu. Namun tanggal dikeluarkannya dokumen itu tidak boleh terlewat lebih dari 3 bulan. 

B. Dokumen-dokumen pihak Indonesia (asing) 

  • fotokopi paspor atau KTP yang masih berlaku.

Biaya yang harus dibayar pada saat menyerahkan dokumen adalah sebesar EUR 30,-- dibayar dalam rupiah.

Surat keterangan dapat di ambil satu hari kerja setelah dokumen-dokumen yang diperlukan diserahkan ke Kedutaan c.q. Konsulat.Kedutaan Besar tidak dapat membantu formalitas selain yang disebutkan di atas ini. Formalitas yang lain harus diurus sendiri oleh Anda atau calon suami/istri Anda. Sebaiknya Anda jauh-jauh hari mencari informasi pada K.U.A, Catatan Sipil dan/atau kantor agama bersangkutan.

 

Pernikahan dua warga negara Belanda

Untuk mengeluarkan Surat Keterangan (Rencana Menikah) Kedutaan Besar atau Konsulat memerlukan dokumen sbb dari calon suami dan calon istri:

  • fotokopi halaman(-halaman) paspor yang mencantumkan data pribadi; 
  • kutipan asli (dan fotokopi) dari register kelahiran yang dikeluarkan tidak lebih dari 3 bulan yg lalu atau; 
  • bagi orang Belanda yang lahir di luar negeri, akte kelahiran luar negeri yang asli (dan fotokopi). Akte ini harus telah dilegalisasi oleh pihak berwenang negara kelahiran dan oleh Kedutaan Besar (bagi orang Belanda yang lahir di Indonesia: klik disini untuk legalisasi akte); 
  • kutipan asli (dan fotokopi) dari register penduduk kotamadya (GBA), yg menjelaskan status sipil (belum nikah, cerai, janda dsb.). Kutipan ini harus dikeluarkan tidak lebih dari 3 bulan yang lalu;
  • dalam hal satu atau kedua pihak berstatus cerai: akte perceraian asli dan bukti pencatatan perceraian di Catatan Sipil di kota tempat pernikahan dilangsungkan (dan fotokopi kedua dokumen ini);
  • bagi yang masih di bawah umur juga diperlukan surat persetujuan dat orang tua atau wali.

Dokumen-dokumen tersebut di atas (kecuali fotokopi paspor Belanda) dapat diganti dengan yang disebut Verklaring van Huwelijksbevoegdheid (keterangan bebas untuk menikah). Keterangan ini dapat diminta di kantor kotamadya di Negeri Belanda. Untuk informasi lebih lengkap silakan hubungi kantor kotamadya bersangkutan.

Kedutaan Besar tidak dapat membantu formalitas selain yang disebutkan di atas ini. Formalitas yang lain harus diurus sendiri oleh Anda atau calon suami/istri Anda. Sebaiknya Anda jauh-jauh hari mencari informasi pada K.U.A, Catatan Sipil dan/atau kantor agama bersangkutan.

Jika berada di Negeri Belanda pernyataan yang harus dikeluarkan oleh Kedutaan Besar di Jakarta dapat diperoleh melalui Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling DCM/SO-CDC, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag (alamat email:info.consulair@minbuza.nl).Permohonan untuk itu harus diajukan di Kementrian itu minimal tiga bulan sebelum tanggal pernikahan, bersama dengan kelengkapan dokumen.

Keabsahan pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia bagi hukum Belanda

Pernikahan yang dilakukan di luar negeri dapat diregistrasikan di Catatan Sipil kotamadya Anda di Negeri Belanda. Untuk itu akte dari Indonesia perlu dilegalisasi. Klik disini untuk prosedur legalisasi.

Jika pernikahannya adalah pernikahan Islam maka buku nikah Jika pernikahannya adalah pernikahan Islam maka buku nikah asli harus dilegalisasi; pertama oleh KUA dan sesudahnya oleh Kementerian Agama. Setelah itu buku nikah itu harus dilegalisasi pula oleh Kementerian Kehakiman dan Kementerian Urusan Luar Negeridi Jakarta dan terakhir oleh Kedutaan Besar ini.

Perhatikan: agar dokumen ini sah menurut hukum di Belanda maka harus diperhatikan bahwa hanya nama.  

Yang dapat diurus di kantor kota madya selain mendaftarkan selain mendaftarkan pernikahan

Dianjurkan agar Anda mencatatkan akte pernikahan dan akte luar negeri lain yang mungkin ada di Dienst Burgerzaken, Afdeling Landelijke Taken, gemeente ’s-Gravenhage (www.denhaag.nl)

Hal ini tidak wajib namun akan menghindari biaya tinggi dan kehilangan waktu banyak jika Anda di kemudian hari memerlukan kutipan dari register pernikahan. Jika sudah terdaftar di Belanda kutipan ini akan dapat diminta di Belanda, jika tidak maka akan harus diminta dari Indonesia.

Izin tinggal sementara (Machtiging tot voorlopig verblijf/MVV)

Suami/istri yang Indonesia tidak dengan serta merta mendapatkan izin tinggal di Negeri Belanda. Sebelumnya yang bersangkutan harus menempuh ujian kewargaan dan setelah lulus harus mendapatkan Izin Tinggal Sementara (Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)). Sambil menunggu keputusan keluarnya MVV yang bersangkutan harus tetap berada di negara tempat tinggal (dalam hal ini Indonesia)

Perhatikan: Keputusan mengenai permohonan MVV paling cepat keluar 3 bulan.